Dr. H. Prim Haryadi, SH.,MH: Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Perdata

    Dr. H. Prim Haryadi, SH.,MH: Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Perdata
    Hakim Agung MA RI, Dr. H. Prim Haryadi, SH.,MH

    JAKARTA - Penegakan hukum lingkungan hidup tidaklah mudah karena kerap berbenturan antara pembangunan dengan mempertahankan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

    Hakim Agung, Dr. Prim Haryadi mengulasnya secara teori dan empiris dari putusan pengadilan yang berkaitan dengan sejumlah perkara terkait hukum lingkungan hidup dalam bukunya yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata." 

    Buku ini merupakan desertasi Dr. Prim 3 tahun lalu saat menjalani studi doktoral di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat. Kala itu, dia masih menjabat sebagai panitera muda perdata di Mahkamah Agung (MA) sekaligus Anggota Kelompok Kerja Lingkungan.

    Selanjutnya sebagai seorang Hakim, Dr. Prim juga mempunyai pengalaman memutus 2 perkara lingkungan hidup yakni di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara dan PN Jakarta Selatan.

    OPINIPUBLIK.ID
    market.biz.id OPINIPUBLIK.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Pengalaman itu membuat saya terdorong untuk menulis buku ini, ” ujar Prim Haryadi dalam kegiatan acara peluncuran dan bedah buku berjudul Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata di Jakarta, Jumat (1/4/2022).

    Dr. Prim menyebutkan lingkungan hidup adalah bagian dari HAM. Tapi praktiknya antara pembangunan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat sering berbenturan.

    DESTINASI.CO.ID
    market.biz.id DESTINASI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Secara umum, buku adalah perpaduan antara teori lingkungan hidup dan praktiknya terutama yang tercermin dalam putusan pengadilan. Penegakan hukum lingkungan bisa menggunakan mekanisme TUN, pidana, dan perdata.

    Menurut Dr. Prim, hukum lingkungan hidup yang berlaku di Indonesia, jika dilihat dari putusan pengadilan dan sertifikasi hakim lingkungan hidupnya selama sudah berjalan di lingkungan peradilan.

    WARTAHAJI.COM
    market.biz.id WARTAHAJI.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    "Indonesia patut bersyukur karena punya perhatian terhadap hukum lingkungan hidup, salah satunya melalui penyelenggaraan sertifikasi hakim lingkungan, " jelas Dr. Prim.

    "Peran hakim sangat penting dalam penegakan hukum lingkungan, bahkan beberapa putusan diantaranya bisa disebut fenomenal. Misalnya, dalam perkara gugatan Walhi terhadap PT Indorayon Utama tahun 1988. Perkara itu merupakan kali pertama pengadilan mengakui legal standing organisasi masyarakat sipil yang fokus di bidang lingkungan hidup, " lanjut Dr. Prim.

    MAGZ.CO.ID
    market.biz.id MAGZ.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Lebih jauh, Dr. Prim dalam bukunya mengupas soal prinsip/asas tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum lingkungan hidup.

    Terkait pembuktian, Dr. Prim mengakui sangat sulit untuk menghadirkan pembuktian dalam kasus lingkungan hidup. Tapi melalui konsep strict liability dapat dibuktikan adanya kerugian dan kerusakan lingkungan hidup, kemudian dikaitkan dengan asas kausalitas (sebab-akibat).

    Dalam perkara lingkungan hidup di PN Jakarta Selatan, Dr. Prim mengungkap pendapat yang disampaikan sahabat pengadilan (amicus curiae) digunakan sebagai pertimbangan hakim. Bahkan putusan yang mengutip amicus curiae itu diperkuat sampai tingkat peninjauan kembali (PK).

    Bagian terakhir bukunya, Dr. Prim menjelaskan tentang penghitungan ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Hal tersebut merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam menangani perkara lingkungan hidup. Melihat praktik di luar negeri, kegiatan pemulihan lingkungan hidup dilakukan oleh organisasi yang fokus pada lingkungan hidup.

    Misalnya, sebuah putusan perkara lingkungan hidup yang diputus Pengadilan Negeri Banda Aceh memerintahkan pemulihan itu dilakukan dinas lingkungan hidup setempat.

    WARTAPARLEMEN.COM
    market.biz.id WARTAPARLEMEN.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Penghitungan ganti rugi dan pelaksanaan pemulihan lingkungan hidup ini hal yang menarik dalam menangani perkara lingkungan hidup, ” katanya.

    Peluncuran buku ini diapresiasi sejumlah pimpinan Lembaga, salah satunya Ketua MA, M. Syarifuddin.

    Menurut Dr. Syarifuddin, Buku ini berisi perpaduan antara teori dan praktik, sehingga mampu memberikan gambaran jelas bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di pengadilan.

    “Tidak heran karena memang penulisnya adalah hakim yang berpengalaman menangani perkara terutama lingkungan hidup, ” jelas Ketua Mahkamah Agung, Dr Syarifuddin. (hukumonline.com)

    Prim Haryadi Hakim Agung Mahkamah Agung MA
    Ernest Hendri

    Ernest Hendri

    Artikel Sebelumnya

    Ini Agenda Jokowi Kunjungan Kerja ke Jawa...

    Artikel Berikutnya

    Rekomendasi Loungewear dari Brand Lokal,...

    Komentar

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 823

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 106

    Postingan Tahun ini: 659

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 225

    Registered: Jul 9, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 43

    Postingan Tahun ini: 267

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Kapolsek Berikan Himbauan Kamtibmas Di Malam Tirakatan Salah Satu Perguruan Silat Di Mayang
    Anak Pedangang Pentol Bakso Keliling Mendapat Apresiasi dari Atasannya di Kepolisian
    Beri Penghargaan Personilnya, Kapolresta Mataram Rayakan Ultah Personil pada Setiap Bulan
    Gencarkan Vaksinasi Polresta Mataram Kembali Buka Gerai Di Kalangan Sekolah

    Rekomendasi

    Berdayakan Masyarakat Pesisir, Lanal Aru Luncurkan KBN di Desa Jabulenga
    Guru Honorer di Lombok Tengah Ditangkap Karena Narkoba
    Bandara Pondok Cabe Resmi Layani Penerbangan Komersial, Ini Tanggapan Pemkot Tangsel
    Didepan Prajuritnya Pangdam IX Udayana Katakan Tidak Ingin Prajuritnya Cengeng
    Reaksi Pemkot Tangsel, Bandara Pondok Cabe Resmi Layani Penerbangan Komersial

    Ikuti Kami