Maraknya Kasus Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Tiga Institusi Duduk Bersama

    Maraknya Kasus Korupsi Libatkan Kepala Daerah, Tiga Institusi Duduk Bersama

    JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian prihatin atas fenomena kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus tindak pidana korupsi belakangan ini.

    Untuk itu, Mendagri lantas menggelar kegiatan “Rapat Kerja bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Kepala Daerah dan Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia” secara virtual dari Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta pada Senin (24/1/2022). 

    Sepanjang pertemuan, kepada seluruh peserta yang hadir, Mendagri terus mengingatkan tentang bahaya tindak pidana korupsi. Lagi pula, kata Mendagri, kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga berdampak pada sistem pemerintahan, termasuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

    “Saya hanya sekadar mengingatkan, bahwa tindak pidana korupsi memang harus kita tekan seminimal mungkin dan ini penting untuk mengubah bangsa kita, ” pesan Mendagri. 

    RI1.CO.ID
    market.biz.id RI1.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, kasus tindak pidana korupsi yang menjerat kepala daerah maupun pejabat negara, dapat menghambat tercapainya tujuan negara, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat. 

    “Kita tidak ingin negara kita terperosok dan terjerembab ke dalam praktik-praktik korupsi yang akhirnya (menyebabkan) akan gagal dalam mewujudkan tujuan negara kita, ” ujar Firli. 

    NAGARI.CO.ID
    market.biz.id NAGARI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut Firli, sebagai sesama anak bangsa, kepala daerah, termasuk pejabat pemerintahan, diikat oleh tujuan negara yang menjadi kepentingan bersama. Adapun tujuan negara yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut, yaitu “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” 

    “Saya kira ini yang mengikat kita, komitmen kita, semangat kita, berbakti untuk negeri, berkarya untuk bangsa, ” ujar Firli. 

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Firli menekankan, kepala daerah memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara. Misalnya, dengan menjamin stabilitas politik dan keamanan untuk keberlangsungan proses pembangunan dan program pemerintahan. Tak hanya itu, kepala daerah juga berperan dalam menjamin kepastian pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keselamatan masyarakat dari segala bentuk gangguan, baik bencana alam maupun nonalam. 

    “Siapa pun dia, dari partai politik apa pun dia, apa pun latar belakang pendidikan dan profesi tentulah mewujudkan tujuan negara merupakan cita-cita kita bersama, ” kata Firli. 

    Senada dengan itu, untuk meningkatkan laju investasi sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan berbagai terobosan pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan institusinya. Selain menjamin transparansi melalui sistem katalog elektronik (E-Katalog), pihaknya juga akan memperkuat produk dalam negeri ke daftar E-Katalog tersebut. 

    E-Katalog sendiri merupakan sistem informasi yang dikembangkan LKPP untuk memfasilitasi pengadaan barang/jasa secara elektronik yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan informasi lainnya terkait pengadaaan barang/jasa. Terdapat tiga katalog, yakni nasional, sektoral, dan lokal. Secara berurutan, katalog itu disusun dan dikelola oleh LKPP, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah. 

    Azwar Anas menjelaskan, penguatan produk dalam negeri ini merupakan salah satu arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri. Arahan lainnya, yakni agar meningkatkan porsi produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

    “Tidak ada lagi produk dalam negeri (yang) tidak bisa tayang, ini arahan Bapak Presiden diminta tayang, ” ujarnya. 

    Azwar Anas menjelaskan, sejumlah upaya untuk mempercepat penayangan produk dalam negeri ke dalam daftar E-katalog pengadaan barang dan jasa, di antaranya meringkas proses penayangan suatu produk ke dalam E-Katalog. (***)

    GO.WEB.ID
    market.biz.id GO.WEB.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Tangerang
    Sopiyan hadi

    Sopiyan hadi

    Artikel Sebelumnya

    Hadiri Ground Breaking RS Muhammadiyah,...

    Artikel Berikutnya

    Bertemu Kepala Kepolisian Malaysia, Kapolri...

    Komentar

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Syafruddin Adi

    Syafruddin Adi verified

    Postingan Bulan ini: 146

    Postingan Tahun ini: 823

    Registered: Apr 8, 2021

    Afrizal

    Afrizal verified

    Postingan Bulan ini: 106

    Postingan Tahun ini: 659

    Registered: May 25, 2021

    Narsono Son

    Narsono Son verified

    Postingan Bulan ini: 59

    Postingan Tahun ini: 225

    Registered: Jul 9, 2020

    Ryawan Saiyed

    Ryawan Saiyed verified

    Postingan Bulan ini: 43

    Postingan Tahun ini: 267

    Registered: Nov 23, 2021

    Profle

    Narsono Son verified

    Kapolsek Berikan Himbauan Kamtibmas Di Malam Tirakatan Salah Satu Perguruan Silat Di Mayang
    Beri Penghargaan Personilnya, Kapolresta Mataram Rayakan Ultah Personil pada Setiap Bulan
    Gencarkan Vaksinasi Polresta Mataram Kembali Buka Gerai Di Kalangan Sekolah
    Bhabinkamtibmas Desaloka Sumbawa Barat Hadiri Upacara Bendera di SD 1 Rempe

    Rekomendasi

    Berdayakan Masyarakat Pesisir, Lanal Aru Luncurkan KBN di Desa Jabulenga
    Guru Honorer di Lombok Tengah Ditangkap Karena Narkoba
    Bandara Pondok Cabe Resmi Layani Penerbangan Komersial, Ini Tanggapan Pemkot Tangsel
    Didepan Prajuritnya Pangdam IX Udayana Katakan Tidak Ingin Prajuritnya Cengeng
    Reaksi Pemkot Tangsel, Bandara Pondok Cabe Resmi Layani Penerbangan Komersial

    Ikuti Kami